MEMBER SCATTER HUNTER Dalam interpretasi sistem otonomi, administrasi PAD ialah kewenangan lembaga resmi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah. PAD sendiri mengakomodir beberapa komponen utama, yaitu:
Pendapatan wajib Daerah: Termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.
Tanggungan Daerah: Pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Output Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau investasi lainnya.
Beragam Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Termasuk pendapatan bunga, denda, dan pendapatan sah lainnya.
MEMBER SCATTER HUNTER Pengelolaan PAD dikuatkan dalam berbagai aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utama Apk Maxwin dari pengelolaan PAD ialah mendukung aktivasi otonomi daerah dan menaikkan kemandirian fiskal daerah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan PAD dan lembaga terkait di Provinsi Jawa Timur, Anda dapat mengunjungi situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.
