BARU01 APK Dalam perspektif pemerintah lokal, proses PAD didefinisikan sebagai cakupan tugas entitas formal seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah. PAD sendiri menghimpun beberapa pembentuk utama, yaitu:
Pembayaran Daerah: Termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.
Cakupan biaya Daerah: Pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Dividen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau investasi lainnya.
Variasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Termasuk pendapatan bunga, denda, dan pendapatan sah lainnya.
BARU01 APK Pengelolaan PAD diwajibkan dalam berbagai dokumen perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utama Slot Dana Maxwin dari pengelolaan PAD diperuntukkan untuk mendukung implementasi otonomi daerah dan memajukan kemandirian fiskal daerah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan PAD dan lembaga terkait di Provinsi Jawa Timur, Anda dapat mengunjungi situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.
